Peneliti : MK Diminta Cermat Putuskan Perkara

  (Foto : Harian Nasional) Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki ruang waktu lebih luas menyelesaikan sengketa pilkada setelah mengabulkan uji materi Pasal 157 ayat (8) UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal itu mengatur jangka waktu MK memutus perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan maksimal 45 hari. Putusan MK itu dinilai sebagai pintu masuk penyelesaian sengketa […]

Read more