Laporan Hasil Penelitian

Evaluasi atas penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2015 UU No 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memrintahkan agar perkara perselisihan hasil pilkada diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Akan tetapi aturan ini memberikan pengecualian agar sebelum terbentuknya peradilan khusus, tetap diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan kewenangan itu, Mahkamah Konstitusi […]

Read more
Jokowi dan Penyempurnaan Pilkada 2017

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bekejaran dengan waktu menyelesaikan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU PIlkada). Ini mengingat pelaksanaan pilkada serentak gelombong kedua telah ditetapkan, yakni 15 Februari 2017. Oleh karena itu, UU Pilkada yang baru mesti ditetapkan awal tahun ini agar bisa digunakan sebagai dasar pelaksanaan tahapan. Tantangannya, banyak persoalan yang harus dipecahkan dalam […]

Read more
Penting Jaga Integritas Hakim Konstitusi

(Foto : viva.co.id) Gugatan pasangan calon (paslon) yang tak menerima kekalahan dalam Pilkada Serentak 2015 diprediksi membanjiri Mahkamah Konstitusi (MK). MK pun diminta mempersiapkan diri secara maksimal dengan menjaga integritas dan profesionalitas para hakim serta unsur pendukung lainnya. “Ada dua hal yang paling tidak harus dilakukan MK melalui pengawasan internal,” kata Koordinator ICW Ade Irawan […]

Read more
Petahana Miliki Modal Publisitas Di Pilkada

(Foto : sindonews.com) Pejabat petahana memiliki modal yang membuat mereka lebih mudah menang saat pilkada serentak kali ini, salah satunya adalah mereka dikenal di publik wilayahnya. Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Veri Junaidi, menjelaskan hal tersebut kepada RRI, Kamis (10/12/2015), dan karenanya ia merasa perlu ada perbaikan agar lebih adil bagi para […]

Read more
Modus “Serangan Fajar” Diduga Bakal Masif Mulai Malam Ini

(Foto : antaranews.com) Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Very Junaidi, menduga kuat bahwa mulai malam ini sampai satu hari setelah pemungutan suara praktek politik uang masif dilakukan oleh pasangan calon atau timnya. Very membagi dua praktek politik uang, yakni pra-pemungutan suara dan pasca-pemungutan suara. “Ada dua model politik uang, yakni pra-pemungutan suara artinya uang […]

Read more
Perlu Sedini Mungkin Selesaikan Sengketa Pilkada

(Foto : kesbangpol.kemendagri.go.id) Penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2015 perlu diupayakan sedini mungkin agar tak melebar dan berimbas negatif bagi daerah yang menggelar pesta demorkasi di daerah. Penyelesaian secara dini itu bisa membuat masyarakat nyaman dan hak-hak peserta tak diabaikan. “Upaya menyelesaikan sudah bisa dilakukan dari tempat pemungutan suara (TPS), sehingga tak semua sengketa atau permasalahan […]

Read more
Politisasi Dana Desa

(Foto : m.tribunnews.com) Oktober ini pemerintah akan mencairkan dana desa tahap akhir sebesar Rp 4,2 triliun. Tentu pencairan ini menjadi kabar baik bagi desa di tengah-tengah kondisi ekonomi yang kurang baik. Namun, momentum pencairan yang berbarengan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) cukup menghawatirkan. Ada kecemasan dana desa justru ditumpangi kepentingan tertentu untuk mengukuhkan kembali kekuasaan […]

Read more
Kampanye Hitam Dijerat SE Ujaran Kebencian

(Foto : republika.co.id) Polri akan menjerat pelaku kampanye hitam (blackcampaign ) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan Surat Edaran (SE) Polri tentang penanganan ujaran kebencian(hate speech ). Kampanye hitam dimaksud adalah yang memuat kebencian dengan menyerang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). ”Menyangkut masalah SARA, kalau dibawa kekampanye akan menimbulkan kekerasan, diskriminasi. Ini bisa dikenai […]

Read more
Peneliti : MK Diminta Cermat Putuskan Perkara

  (Foto : Harian Nasional) Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki ruang waktu lebih luas menyelesaikan sengketa pilkada setelah mengabulkan uji materi Pasal 157 ayat (8) UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal itu mengatur jangka waktu MK memutus perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan maksimal 45 hari. Putusan MK itu dinilai sebagai pintu masuk penyelesaian sengketa […]

Read more
Pilkada Minus Golkar dan PPP

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi II, merekomendasikan agar KPU menggunakan putusan pengadilan untuk memverifikasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Read more