Memastikan Pembatasan Politik Dinasti

Beberapa syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya terkait pembatasan konflik kepentingan dengan petahana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,

Read more
DPR Dilarang Keras Intimidasi Penyelenggara Pemilu

Perdebatan terkait dengan pencalonan kepala daerah ternyata masih belum habis di DPR. Urat pangkal persoalan tentu saja sengketa kepengurusan yang sedang terjadi di dua partai politik yakni Golkar dan PPP. DPR terkesan memaksakan kehendak yang pada intinya

Read more