31 Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Ditaati dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

  Pada Kamis, 05 Maret 2020, KODE Inisiatif menyelenggarakan diskusi media dengan tajuk “Pasal-Pasal Inkonstitusional RUU Cipta Kerja”. Dalam diskusi tersebut, hadir narasumber yang memberikan perspektif konstitusionalitas RUU Cipta Kerja di beragam sektor, yaitu Rahmah Mutiara (Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi KODE Inisiatif) Charles Simabura (Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas) Maryati Abdullah (Koordinator Nasional […]

Read more
TIGA BELAS TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

SIARAN PERS TIGA BELAS TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG oleh: Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif Sejak didirikan pada Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tugasnya selama 13 tahun sebagai penafsir tunggal konstitusi. Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, perubahan terhadap konstitusi melalui penafsiran konstitusionalitas sebuah undang-undang telah berlangsung. Dalam kurun waktu itu, cukup […]

Read more
Peneliti : MK Diminta Cermat Putuskan Perkara

  (Foto : Harian Nasional) Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki ruang waktu lebih luas menyelesaikan sengketa pilkada setelah mengabulkan uji materi Pasal 157 ayat (8) UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal itu mengatur jangka waktu MK memutus perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan maksimal 45 hari. Putusan MK itu dinilai sebagai pintu masuk penyelesaian sengketa […]

Read more
KoDe Inisiatif : Pemilih Harus Diberikan Hak Menggugat Hasil Pilkada

(Ilustrasi : liputan6.com) Peneliti Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Arie M. Haikal menilai pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) seharusnya memiliki hak untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada calon tunggal di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai MK sebaiknya merevisi Peraturan MK Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2015 terkait prosedur dan tata cara […]

Read more
KoDe Inisiatif : MK Didesak Revisi Aturan Terkait Pengajuan Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada

(Foto : kompas.com) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal telah memperbolehkan satu pasang calon tunggal mengikuti pilkada. Namun, muncul permasalahan baru, siapakah yang berhak mengajukan permohonan sengketa terhadap calon tunggal yang terpilih jika terjadi kecurangan? Sebab, dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala […]

Read more
Kertas Kajian ” Kedudukan Hukum Pemilih Dalam Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal telah memberikan jawaban atas kebuntuan soal keberadaan calon tunggal. Melalui putusan ini, pilkada yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon baik pada saat pendaftaran, perpanjangan pendaftaran maupun berhalangan tetap sebelum dan sesudah masa kampanye tetap bisa dilaksanakan. Namun persoalannya, bagaimana pengaruhnya terhadap kedudukan hukum pemohon […]

Read more