(Foto : kompas.com) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal telah memperbolehkan satu pasang calon tunggal mengikuti pilkada. Namun, muncul permasalahan baru, siapakah yang berhak mengajukan permohonan sengketa terhadap calon tunggal yang terpilih jika terjadi kecurangan? Sebab, dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala […]
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal telah memberikan jawaban atas kebuntuan soal keberadaan calon tunggal. Melalui putusan ini, pilkada yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon baik pada saat pendaftaran, perpanjangan pendaftaran maupun berhalangan tetap sebelum dan sesudah masa kampanye tetap bisa dilaksanakan. Namun persoalannya, bagaimana pengaruhnya terhadap kedudukan hukum pemohon […]