KoDe Inisiatif : Pemilih Harus Diberikan Hak Menggugat Hasil Pilkada

(Ilustrasi : liputan6.com) Peneliti Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Arie M. Haikal menilai pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) seharusnya memiliki hak untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada calon tunggal di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai MK sebaiknya merevisi Peraturan MK Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2015 terkait prosedur dan tata cara […]

Read more
KoDe Inisiatif : MK Didesak Revisi Aturan Terkait Pengajuan Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada

(Foto : kompas.com) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal telah memperbolehkan satu pasang calon tunggal mengikuti pilkada. Namun, muncul permasalahan baru, siapakah yang berhak mengajukan permohonan sengketa terhadap calon tunggal yang terpilih jika terjadi kecurangan? Sebab, dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala […]

Read more
Kertas Kajian ” Kedudukan Hukum Pemilih Dalam Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal telah memberikan jawaban atas kebuntuan soal keberadaan calon tunggal. Melalui putusan ini, pilkada yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon baik pada saat pendaftaran, perpanjangan pendaftaran maupun berhalangan tetap sebelum dan sesudah masa kampanye tetap bisa dilaksanakan. Namun persoalannya, bagaimana pengaruhnya terhadap kedudukan hukum pemohon […]

Read more