Beberapa Masalah Ketatanegaraan, Jika GBHN Dihidupkan

Gagasan berlakunya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditolak sejumlah kalangan yang mengatasnamakan dirinya Kelompok Pengkaji Perubahan Konstitusi (KP2K). Alasannya, karena hal itu akan berdampak pada implikasi serius dan luas terhadap ketatanegaran Indonesia. Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, ada tiga masalah ketatanegaraan jika GBHN kembali diberlakukan dalam konstitusi. Ketiganya […]

Read more