surat suara

(Foto : lensaindonesia.com)

Pemilih pilkada yang masuk daftar pemilih tambahan (DPTb1) rawan menimbulkan permasalahan. Salah satunya akan terjadi kekurangan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Hingga pekan lalu jumlah pemilih tambahan ini sudah mencapai 285.782 pemilih. Mereka tersebar di 277 kabupaten/ kota dari 308 yang menyelenggarakan pilkada serentak. Pemilih tambahan adalah mereka yang sebelumnya tidak tercatat masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Untuk tetap mengakomodasi hak pilih warga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan mereka ke dalam daftar pemilih tambahan.

”Selain jumlahnya besar, mereka juga menumpuk dan mengumpul. Misalnya di satu TPS atau dua TPS dalam satu desa,” ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di sela-sela kegiatan bimbingan teknis KPU daerah wilayah Indonesia timur di Denpasar, Bali, kemarin. Masalah akan muncul di TPS jika jumlah pemilih tambahan di satu tempat terlampau besar. Sebab surat suara yang disediakan hanya sebesar jumlah DPT di TPS tersebut ditambah 2,5% suara cadangan.

”Di dalam DPTb1 yang besar, kekhawatirannya adalah ruang surat suara. Padahal jumlah tambahannya sudah diatur,” ujar Hadar. Untuk menyiasati hal itu, KPU telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan rekomendasi memindahkan DPTb1 di daerah yang rawan kekurangan surat suara masuk dalam DPT. Bawaslu diakuinya merespons rencana tersebut dan siap menerbitkan rekomendasi.

Komisioner KPU lainnya, Juri Ardiantoro, mempertanyakannya kinerja komisioner di daerah yang sebelumnya memutakhirkan jumlah pemilih. Jika dilakukan dengan baik, seharusnya pemilih tambahan ini tidak perlu dalam jumlah banyak. ”Saya berpikir saat dilakukan pemutakhiran bagaimana? Karena saya percaya ketika Anda melakukannya dengan baik maka pengguna DPTb pasti kurang,” ucapnya.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menganggap angka DPTb1 saat ini dibandingkan dengan jumlah DPT yang mencapai 98 juta cukup besar. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jika jumlah sekarang ditambah lagi dengan angka DPTb2 yang berpotensi banyak digunakan masyarakat pada hari pemilihan. ”Tentu perlu kesiapan lebih karena kaitannya dengan logistik. Tapi di sisi lain, ini merupakan upaya yang baik untuk mengakomodasi hak pilih warga,” ujar Veri.

Adapun wacana KPU yang akan menggabungkan jumlah DPTb1 dengan DPT dinilai positif. Menurutnya hal itu baik untuk memastikan jumlah surat suara terjamin di tiap TPS. Namun, lanjutnya, harus dipastikan apakah ada payung hukum yang menaunginya.  (koran-sindo.com)