DPT3

(Foto : waspada.co.id)

BERTAMBAHNYA daftar pemilih tetap (DPT) di daerah yang terdapat calon petahana harus diantisipasi dengan verifikasi faktual oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Ada potensi permainan antara calon petahana dan pemerintah daerah setempat untuk menambah jumlah DPT yang berakibat pada penggelembungan jumlah suara milik petahana. Koordinator Nasional Ja-ringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengingatkan itu karena calon petahana masih memiliki akses kepada penyelenggara pemilu melalui birokrasi yang selama ini berada dalam kekuasaannya.
Untuk mengantisipasinya, dia berharap Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota harus melakukan verifikasi faktual di setiap kelurahan dan kecamatan untuk menemukan data pemilih yang invalid untuk kemudian diserahkan ke KPU. Meski DPT sudah tidak dapat diubah, ucapnya, hasil verifikasi faktual itu dapat dijadikan rujukan bagi KPU untuk menandai nama-nama pemilih yang tidak valid. “Kalau nyata-nyata ada pemilih yang sudah meninggal atau di bawah umur, itu menjadi catatan bagi KPUD. Nanti kalau ada yang mengatasnamakan orang yang sudah ditandai itu, ditolak saja, tapi memang rekomendasi penandaan harus datang dari Panwaslu,” ujar Masykurudin, di Jakarta. Verifikasi faktual, menurut dia, juga bisa digunakan untuk mengantisipasi banyaknya DPT tambahan. Pasalnya, jika jumlah pemilih dalam DPT tambahan sangat banyak, perlu dicurigai ada niat untuk menggelembungkan suara. “DPTb kalau jauh lebih tinggi, itu juga bisa potensi penggelembungan suara.”

Persebaran pemilih
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mencatat penambahan pemilih terjadi hampir di 200 daerah yang mempunyai calon petahana. Namun, dia berpendapat penambahan jumlah pemilih dalam DPT di daerah dengan calon petahana itu tidak bisa dijadikan rujukan adanya penggelembungan suara. Meski demikian, imbuhnya, hal itu perlu diantisipasi melalui Panwaslu dengan menjangkau praktik-praktik penggelembungan suara dan pemilih siluman di tempat yang dicurigai. Penggelembungan suara, kata Titi, dapat dilihat dari persebaran jumlah pemilih.

Jika jumlah pemilih terkonsentrasi di suatu tempat dan angkanya sangat tinggi, patut diwaspadai sebagai penggelembungan suara di basis dukungan pasangan calon. Untuk itu, ia juga menyerukan pengawasan secara faktual oleh Panwaslu di tingkat desa/kelurahan dengan menempatkan 5 pengawas. “Selain itu, pengawasan sesama peserta. Kalau itu kuat, penggelembungan suara bisa dicegah. Kontrol masing-ma-sing kan dilakukan secara maksimal dan berjenjang, calon kan punya tim hingga tingkat bawah,” tukasnya.

Untuk mencegah pemilih siluman dalam DPTb, sambung Titi, bisa dilakukan dengan verifikasi faktual secara acak. Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi menambahkan masyarakat harus proaktif melaporkan apabila mengetahui praktik penggelembungan suara dengan memanfaatkan DPT. “Pelaporan dapat disampaikan kepada Panwaslu. Namun, jika penggelembungan suara sudah mengarah ke tindak pidana, bisa melapor ke sentra gakumdu,” ujarnya. (mediaindonesia.com)