sidang-mk1447291806

(Foto : Harian Nasional)

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki ruang waktu lebih luas menyelesaikan sengketa pilkada setelah mengabulkan uji materi Pasal 157 ayat (8) UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal itu mengatur jangka waktu MK memutus perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan maksimal 45 hari.

Putusan MK itu dinilai sebagai pintu masuk penyelesaian sengketa hasil pilkada lebih baik. “Dengan profesionalitas dan integritas, MK kami harap bisa cermat menyelesaikan perkara,” kata Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Arie M Haikal kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Rabu (11/10).

Menurut Arie, profesionalitas dan integritas wajib dikedepankan lantaran ketidakpercayaan publik terhadap MK yang kerap inkonsisten menghasilkan putusan uji materi suatu undang-undang. “Putusan yang dilahirkan MK harus menjamin kepastian hukum dan keadilan substansial bagi pihak bersengketa,” ujarnya.

Peneliti Perludem Fadli Ramdhanil juga berharap, MK memeriksa lalu memutus perkara sengketa pilkada lebih detail dan substantif. “Agar tidak menjadi preseden buruk,” katanya.

Kemarin, MK mengabulkan gugatan uji materi Pasal 157 ayat (8) UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang diajukan Doni Istiyanto Hari Mahdi. “Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” kata Ketua Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan.

MK menyatakan, ketentuan 45 hari kalender yang tertuang dalam Pasal 157 ayat (8) tak cukup menangani sengketa pilkada karena waktu efektif menyelesaikan perkara hanya 32 hari. MK menambah kata “kerja” setelah kata “hari” terkait pasal tersebut. “MK memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan,” ujar Arief. Makna “sejak diterimanya permohonan” berarti sejak perkara dicatat dalam buku perkara konstitusi.

Dalam sidang, muncul perbedaan pendapat (dissenting opinion) empat hakim soal ditolaknya gugatan Pasal 40 ayat 1 dan 4 yang mengatur syarat dukungan gabungan parpol dalam mendaftarkan pasangan calon (paslon). Hal itu terutama terkait pemenuhan minimal 20 persen jumlah kursi di DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu legislatif anggota DPRD di daerah bersangkutan.

Hakim Anwar Usman mengatakan, alasan pemohon mengajukan uji materi Pasal 40 ayat 1 dan 4 tepat untuk mencegah monopoli dukungan paslon tertentu atau pemilik modal. Hakim Patrialis Akbar menambahkan, pembatasan maksimal 60 persen diperlukan untuk mengantisipasi munculnya paslon tunggal.

Ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 4 itu digugat pemohon Doni Istianto agar persyaratan dukungan mencapai maksimal 60 persen jumlah kursi anggota DPRD. Hal itu dimaksudkan supaya ketentuan dalam Pasal 40 ayat 1 dan 4 tidak menjadi sarana paslon memborong dukungan parpol.

Kuasa Hukum Doni Istiyanto Hari Mahdi, Dwi Istiawan menyambut baik dikabulkannya uji materi Pasal 157 ayat 8. Konsekuensinya, MK tak akan terburu-buru dalam membuat putusan mengingat gugatan pasca-hasil pemungutan suara pilkada serentak tahun ini, membanjir. Menyoal dissenting opinion Hakim Anwar Usman dan Hakim Patrialis Akbar, Dwi menyatakan, pihaknya sejatinya menginginkan pembatasan agar kontestasi dalam pilkada serentak tetap terjaga. “Kami kawatir muncul calon tunggal semua karena calon tunggal sudah dibolehkan,” katanya. (harnas.co)