Laporkan Rekam Jejak Calon Anggota KPU & Bawaslu 2017-2022

Calon anggota KPU dan Bawaslu Periode 2017-2022 telah diumumkan. Tim seleksi membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan hingga 25 januari 2016 Ayo berpartisipasi! Informasikan rekam jejak calon anggota KPU dan Bawaslu demi terpilihnya penyelenggara pemilu yang berintegritas.  

Read more
MK Seharusnya Terapkan Batas Waktu Pengujian Undang-undang

Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya menerapkan batas waktu pengujian Undang-undang. Hal tersebut disampaikan Peneliti Kode Inisiatif, Adam Mulya dalam diskusi publik “Catatan Akhir Tahun 2016 Produktifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945″ yang digelar di Kedai Kopi Deli, Jl PHB Sunda, Jakarta Pusat, […]

Read more

Kabar24.com, JAKARTA – Kajian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisatif menunjukkan bahwa 23 pasal di dalam Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) berpotensi melanggar konstitusi jika dibiarkan. Pasalnya pasal-pasal itu bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan 24 putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penghitungan suara. – BISNIS.COM “Kami mendesak pansus [panitia khusus] di DPR agar menyelaraskan […]

Read more
TIGA BELAS TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

SIARAN PERS TIGA BELAS TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG oleh: Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif Sejak didirikan pada Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tugasnya selama 13 tahun sebagai penafsir tunggal konstitusi. Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, perubahan terhadap konstitusi melalui penafsiran konstitusionalitas sebuah undang-undang telah berlangsung. Dalam kurun waktu itu, cukup […]

Read more
CUTI KAMPANYE PETAHANA

Siaran Pers CUTI KAMPANYE PETAHANA Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) melalui Perkumpulan Teman Ahok mengajukan permohonan pengujian UU Pilkada. Ahok merasa keberatan dengan kewajiban cuti selama masa kampanye. Keberatan ini muncul karena keinginannya mengawal anggaran di Pemda DKI Jakarta. Keberatan ini muncul karena Pasal 70 ayat (3) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 mewajibkan petahana […]

Read more
Mewaspadai Langkah MPR Mengubah Sistem Ketatanegaraan

Mewaspadai Langkah MPR Mengubah Sistem Ketatanegaraan -Front Muda Konstitusionalisme Indonesia tentang Amandemen Kelima UUD 1945- Meski tak banyak diketahui publik, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) telah melakukan rangkaian kegiatan sejak lebih dari setahun yang lalu, untuk mendorong amandemen UUD 1945 untuk kelima kalinya. Seminar, forum diskusi, dan acara lainnya telah dilaksanakan di berbagai universitas di seluruh […]

Read more
Kertas Kajian ” Kedudukan Hukum Pemilih Dalam Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal telah memberikan jawaban atas kebuntuan soal keberadaan calon tunggal. Melalui putusan ini, pilkada yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon baik pada saat pendaftaran, perpanjangan pendaftaran maupun berhalangan tetap sebelum dan sesudah masa kampanye tetap bisa dilaksanakan. Namun persoalannya, bagaimana pengaruhnya terhadap kedudukan hukum pemohon […]

Read more
Memastikan Pembatasan Politik Dinasti

Beberapa syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya terkait pembatasan konflik kepentingan dengan petahana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,

Read more
Pilkada Minus Konflik Parpol

Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi II merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum menggunakan putusan pengadilan untuk memverifikasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Read more