RENDAHNYA KREATIFITAS PASLON DALAM KAMPANYE DITENGAH PANDEMI

Pasca hampir 1 bulan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Kampanye Pilkada) dilaksanakan, berdasarkan hasil laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, sejumlah pelanggaran kampanye masih terjadi khususnya terkait dengan pelanggaran terhadap protocol kesehatan yang menjadi syarat mutlak dalam proses Pilkada yang aman ditengah Pandemic Covid-19. Misalnya saja, Temuan Bawaslu menunjukkan, pelanggaran protocol kesehatan pada 10 hari kedua […]

Read more
17 TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI: MEMEGANG “KTP” KONSTITUSIONAL TANPA PARADOKS

  Oleh: KoDe Inisiatif   Mahkamah Konstitusi telah 17 tahun menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia. Apabila diibaratkan sebagai warga negara dewasa, maka sudah waktunya untuk memegang KTP. Begitu pula MK, selayaknya juga memegang dan menjunjung tinggi KTP, Konstitusional Tanpa Paradoks. Konstitusional Tanpa Paradoks merujuk pada ketegasan dan konsistensi MK dalam memutus perkara. Konstitusional Tanpa Paradoks […]

Read more
3 Pembangkangan Putusan MA Soal Syarat Keterpilihan 2 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

3 Pembangkangan Putusan MA Soal  Syarat Keterpilihan  2 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden   Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 44 P/HUM/2019 terkait uji materil ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (PKPU 5/2019) tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam […]

Read more
KORELASI SYARAT CALON ANGGOTA BAWASLU RI DENGAN PERKEMBANGAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

mengikuti perkembangan Tim seleksi calon Komisioner  Bawaslu RI untuk periode tahun 2017 – 2022 yang sedang berlangsung hari ini, maka KoDe Inisiatif melihat adanya korelasi keterbutuhan untuk mengiis slot calon anggota Bawaslu RI dengan membandingkan perkembangan kewenangan dalam penyelesaian sengketa calon, khusus nya sengketa dalam tahapan. Karea kecendruangan menujukkan dalam beberapa perubahan UU terkait dengan […]

Read more
Mengimbangi Dominasi Partai Politik

  Basuki Tjahya Purnama (Ahok) akhirnya resmi memutuskan melenggang dengan jalur independen dalam Pilgub DKI mendatang. Pilihan Ahok berani tampil beda ini seolah menjadi pukulan bagi partai politik yang selama ini cenderung bersifat transaksional dan tertutup. Tren majunya calon kepala daerah melalui jalur independen pun patut menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh partai politik. Apakah […]

Read more
Jokowi dan Penyempurnaan Pilkada 2017

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bekejaran dengan waktu menyelesaikan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU PIlkada). Ini mengingat pelaksanaan pilkada serentak gelombong kedua telah ditetapkan, yakni 15 Februari 2017. Oleh karena itu, UU Pilkada yang baru mesti ditetapkan awal tahun ini agar bisa digunakan sebagai dasar pelaksanaan tahapan. Tantangannya, banyak persoalan yang harus dipecahkan dalam […]

Read more
Pilkada Serentak 2015 Terancam Anggaran

(Foto : news.metrotvnews.com) Pemilihan Kepala Daerah Serentak, 9 Desember 2015, di 269 daerah tinggal beberapa hari lagi. Sekilas terlihat tak ada persoalan menonjol sehingga pelaksanaan pilkada terancam mandek. Kalaupun ada hanya soal teknis pelaksanaan seperti alat peraga kampanye. Ada juga problem substansial yang bisa mencederai pilkada demokratis, tapi pilkada tetap bisa berjalan. Tapi ada masalah […]

Read more
Politisasi Dana Desa

(Foto : m.tribunnews.com) Oktober ini pemerintah akan mencairkan dana desa tahap akhir sebesar Rp 4,2 triliun. Tentu pencairan ini menjadi kabar baik bagi desa di tengah-tengah kondisi ekonomi yang kurang baik. Namun, momentum pencairan yang berbarengan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) cukup menghawatirkan. Ada kecemasan dana desa justru ditumpangi kepentingan tertentu untuk mengukuhkan kembali kekuasaan […]

Read more
Pilkada Minus Golkar dan PPP

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi II, merekomendasikan agar KPU menggunakan putusan pengadilan untuk memverifikasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Read more