RENDAHNYA KREATIFITAS PASLON DALAM KAMPANYE DITENGAH PANDEMI

Pasca hampir 1 bulan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Kampanye Pilkada) dilaksanakan, berdasarkan hasil laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, sejumlah pelanggaran kampanye masih terjadi khususnya terkait dengan pelanggaran terhadap protocol kesehatan yang menjadi syarat mutlak dalam proses Pilkada yang aman ditengah Pandemic Covid-19. Misalnya saja, Temuan Bawaslu menunjukkan, pelanggaran protocol kesehatan pada 10 hari kedua […]

Read more
MENOLAK RUU CIPTA KERJA

Oleh Kode Inisiatif, Jakarta 5 Oktober 2020 Sore hari ini 5 Oktober 2020, DPR menggelar sidang paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja dengan mengacuhkan suara publik yang ramai menyuarakan ketidaksetujuan terhadap RUU ini. Ada banyak catatan terkait RUU Cipta Kerja yang tidak konstitusional dan tidak aspiratif. Berikut dorongan dan catatan Kode Inisiatif kepada DPR terhadap RUU […]

Read more
Sikap Kode Inisiatif Terhadap Peninjauan Kembali Pilkada Lanjutan

Oleh Kode Inisiatif, Jakarta 21 September 2020 Peningkatan angka positif covid di Indonesia semakin meningkat, dan bahkan berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Penanganan Covid-19 per 20 September 2020 terdapat penambahan sebanyak 3.989 orang positif dengan akumulasi 244.676 atau status positif aktif sebanyak 67.349 (https://covid19.go.id/p/berita). Ditengah peningktan angka positif covid-19, pelaksanaan Pilkada 2020 menjadi sangat […]

Read more
Urgensi Pembaharuan Desain Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum Bagi Caleg Dari Kelompok Rentan Dalam RUU Pemilu

oleh Kode Inisiatif, Jakarta 15 September 2020. Setelah penutupan pendaftaran Bakal Paslon di Pilkada 2020, setidaknya terdapat 687 bapaslon dan 1.374 orang (baik cakada dan cawakada) yang akan berkontestasi untuk memperebutkan 270 kursi kepala daerah. (Data KPU RI 6 Sept 2020). Sayangnya, dari angka tersebut, hanya 141 perempuan atau hanya sekitar 10,26% Perempuan saja yang […]

Read more
Menguji Revisi UU Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi

Pada 07 Juni 2020, Kode Inisiatif menyelenggarakan diskusi media bertajuk: “Menguji Revisi UU Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Hadir sebagai narasumber ialah sebagai berikut: Dr. Maruarar Siahaan Hakim Konstitusi Periode 2003-2008 Dr. Bayu Dwi Anggono Direktur Puskapsi FH Univ. Jember Muji Kartika Rahayu, SH, M.Fil Public Interest Lawyer Violla Reininda, SH Peneliti Kode Inisiatif Diskusi […]

Read more
Desain Tanpa Judul

Sumber: Harian Kompas. 31 Agustus 2020 Bobroknya moralitas berkonstitusi tak malu-malu lagi ditunjukkan oleh pembentuk undang-undang. Melalui revisi UU Mahkamah Konstitusi, sejumlah kelompok yang selama ini gerah dengan progresivitas MK hendak “menundukkan” MK di bawah kuasanya. Penundukkan ini dilakukan dengan sejumlah tawaran terkait jabatan hakim konstitusi, misalnya perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua menjadi […]

Read more