Penataan Legislasi di Tangan DPR Baru

Oleh: KODE Inisiatif Jakarta, 02 Oktober 2019             Situasi politik menjelang akhir pemerintahan periode 2014-2019 diwarnai dengan ketidakpuasan konstituen terhadap sejumlah undang-undang yang telah disahkan ataupun hendak disahkan oleh pembentuk undang-undang, seperti UU KPK, RKUHP, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), dan lain sebagainya. Alasannya, produk legislasi tersebut dinilai terlalu terburu-buru untuk disahkan, sehingga […]

Read more
[Diskusi Media] Jalan Inkonstitusional Revisi UU KPK

Oleh: KODE Inisiatif Jakarta, 18 September 2019 Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menambah satu gambaran betapa buruknya pembentukan undang-undang oleh DPR dan pemerintah, dari segi formal maupun materil. Ide dan pembahasan revisi UU KPK ini sangat berbahaya bagi sistem demokrasi konstitusional dan semangat pemberantasan korupsi. Sangat terang, RUU KPK yang digembar-gemborkan merupakan bentuk […]

Read more
Pilkada Minus Golkar dan PPP

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi II, merekomendasikan agar KPU menggunakan putusan pengadilan untuk memverifikasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Read more
Memastikan Pembatasan Politik Dinasti

Beberapa syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya terkait pembatasan konflik kepentingan dengan petahana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,

Read more
Pilkada Minus Konflik Parpol

Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi II merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum menggunakan putusan pengadilan untuk memverifikasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Read more
DPR Dilarang Keras Intimidasi Penyelenggara Pemilu

Perdebatan terkait dengan pencalonan kepala daerah ternyata masih belum habis di DPR. Urat pangkal persoalan tentu saja sengketa kepengurusan yang sedang terjadi di dua partai politik yakni Golkar dan PPP. DPR terkesan memaksakan kehendak yang pada intinya

Read more