KORELASI SYARAT CALON ANGGOTA BAWASLU RI DENGAN PERKEMBANGAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

mengikuti perkembangan Tim seleksi calon Komisioner  Bawaslu RI untuk periode tahun 2017 – 2022 yang sedang berlangsung hari ini, maka KoDe Inisiatif melihat adanya korelasi keterbutuhan untuk mengiis slot calon anggota Bawaslu RI dengan membandingkan perkembangan kewenangan dalam penyelesaian sengketa calon, khusus nya sengketa dalam tahapan. Karea kecendruangan menujukkan dalam beberapa perubahan UU terkait dengan […]

Read more
DICARI ANGGOTA BAWASLU UNTUK PENGUATAN KEWENANGAN SENGKETA

SIARAN PERS  KONSTITUSI DAN DEMOKRASI INISIATIF – SINDIKASI PEMILU DEMOKRASI Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu akan segera dibahas, setelah Pansus RUU ini ditetapkan di DPR. Saat ini penggabungan terhadap UU Pilpres, UU Pileg dan UU Penyelenggara Pemilu akan membawa perubahan signifikan terhadap kelembagaan Bawaslu, salah satunya penguatan kewenangan penyelesaian sengketa pemilu. Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa […]

Read more
22 Pasal Inkonstitusional dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu

Siaran Pers DUA PULUH DUA PASAL INKONSTITUSIONAL DALAM RUU PENYELENGGARAAN PEMILU   Pemerintah telah menyerahkan RUU Penyelenggaraan Pemilu kepada DPR pada 21 Oktober lalu. RUU yang menggabungkan 4 undang-undang sekaligus ini, yaitu UU Pemda, UU Pileg, UU Pilpres dan UU Penyelenggara Pemilu, terdiri dari enam buku dengan 543 Pasal. Atas penyerahan ini, DPR telah membentuk […]

Read more
TIGA BELAS TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

SIARAN PERS TIGA BELAS TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG oleh: Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif Sejak didirikan pada Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tugasnya selama 13 tahun sebagai penafsir tunggal konstitusi. Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, perubahan terhadap konstitusi melalui penafsiran konstitusionalitas sebuah undang-undang telah berlangsung. Dalam kurun waktu itu, cukup […]

Read more
CUTI KAMPANYE PETAHANA

Siaran Pers CUTI KAMPANYE PETAHANA Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) melalui Perkumpulan Teman Ahok mengajukan permohonan pengujian UU Pilkada. Ahok merasa keberatan dengan kewajiban cuti selama masa kampanye. Keberatan ini muncul karena keinginannya mengawal anggaran di Pemda DKI Jakarta. Keberatan ini muncul karena Pasal 70 ayat (3) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 mewajibkan petahana […]

Read more
SIARAN PERS “PEMATANG SIANTAR : PR PILKADA 2015”

Siaran Pers KODE INISIATIF – JPPR – PERLUDEM PEMATANGSIANTAR: PEKERJAAN RUMAH PILKADA 2015 Memastikan Pemerintah Daerah Segera Terbentuk Tahapan Pilkada 2017 sudah berjalan, ditandai dengan proses pemutakhiran daftar pemilih. Bahkan, proses pendaftaran dukungan calon perseorangan juga sudah dimulai, 3 Agustus 2016. Ironinya, disaat menuju keserentakan kedua ini, Pilkada 2015 justru masih menyisakan satu pekerjaan rumah […]

Read more
Mewaspadai Langkah MPR Mengubah Sistem Ketatanegaraan

Mewaspadai Langkah MPR Mengubah Sistem Ketatanegaraan -Front Muda Konstitusionalisme Indonesia tentang Amandemen Kelima UUD 1945- Meski tak banyak diketahui publik, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) telah melakukan rangkaian kegiatan sejak lebih dari setahun yang lalu, untuk mendorong amandemen UUD 1945 untuk kelima kalinya. Seminar, forum diskusi, dan acara lainnya telah dilaksanakan di berbagai universitas di seluruh […]

Read more
Siaran Pers “TAK HARUS MUNDUR: DPR LABRAK KONSTITUSI “

TAK HARUS MUNDUR: DPR LABRAK KONSTITUSI Pembahasan Revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada kembali dilanjutkan setelah beberapa waktu lalu tertunda karena DPR memasuki masa reses. Jauh dari yang diharapkan, mestinya revisi UU Pilkada kali ini dapat menjawab segala evaluasi dari penyelenggara pilkada 2015, memperbaiki aturan yang kurang dan mengakomodir beberapa putusan Mahkamah Konstitusi […]

Read more
Laporan Hasil Penelitian

Evaluasi atas penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2015 UU No 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memrintahkan agar perkara perselisihan hasil pilkada diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Akan tetapi aturan ini memberikan pengecualian agar sebelum terbentuknya peradilan khusus, tetap diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan kewenangan itu, Mahkamah Konstitusi […]

Read more
Mengimbangi Dominasi Partai Politik

  Basuki Tjahya Purnama (Ahok) akhirnya resmi memutuskan melenggang dengan jalur independen dalam Pilgub DKI mendatang. Pilihan Ahok berani tampil beda ini seolah menjadi pukulan bagi partai politik yang selama ini cenderung bersifat transaksional dan tertutup. Tren majunya calon kepala daerah melalui jalur independen pun patut menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh partai politik. Apakah […]

Read more