Potensi Hidupkan GBHN dan Pilkada Tak Langsung Menguat Jika Bamsoet Ketum Golkar

Oleh : Pojoksatu.id, 21 November 2019 POJOKSATU.id, JAKARTA – Rencana kembali menghidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak langsung akan semakin kencang jika Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Prediksi itu disampaikan pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Menurut Ray, dua rencana besar itu […]

Read more
Mendagri disarankan koordinasi ke penegak hukum soal pilkada

Oleh : alinea.id   Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, disarankan berkoordinasi dengan para penegak hukum mengenai proses pemilihan kepala daerah atau pilkada. Demikian disampaikan Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi. Veri merasa perlu menyampaikan demikian untuk menindaklanjuti pernyataan bekas Kapolri itu yang berencana mengevaluasi sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung atau diserahkan […]

Read more
Pengamat: Tak Perlu Amandemen, Kekurangan Konsitusi Bisa Dilakukan dengan Cara Ini

Oleh : akurat.co, 21 November 2019 AKURAT.CO, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi mengatakan konstitusi saat ini tidak perlu dilakukan perubahan meskipun banyak catatan kekurangan dan kelebihannya. Veri mengusulkan untuk menambal kekurangan-kekurangan konstitusi dengan membuat Undang-Undang (UU) dan Judicial Riview. “Masih sangat mungkin menggunakan Undang-Undang sebagai instrumen untuk menerjemahkan kembali UUD dan juga judicial riview sebagai salah […]

Read more
Utamakan Revisi Sistem Kepemiluan

Oleh : Mediaindonesia.com, 21 November 2019 PEMERINTAH dan DPR patut memperhatikan sistem kepemiluan dalam rencana amendemen UUD 1945 karena paling memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, isu lain seperti menghadirkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), penambahan kewenangan MPR serta mekanisme pemilihan presiden tidak penting. “Yang patut menjadi fokus ketika amendemen UUD 1945 diperbarui […]

Read more
Pengamat Politik Sebut Konstitusi Tidak Perlu Cepat Diubah

Oleh : Gatra.com, Jakarta 21 November 2019 Jakarta, Gatra.com – Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi menyebutkan, konstitusi seharusnya tidak cepat berubah. Ia mengatakan, selama dua dekade ini, banyak catatan kekurangan dan kelebihan dari konstitusi. Namun, mengamati situasi politik yang berkembang, lanjut Veri, akan lebih baik menyelesaikan kekurangan konstitusi melalui Undang-Undang (UU) dan Judicial Review. […]

Read more
Hanya PKS yang Nyatakan Oposisi, Pengamat Paparkan Bahayanya Bagi Demokrasi

Oleh : Tribunnews.com, Jakarta 21 November 2019 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi menilai suara publik bisa diabaikan jika hanya ada satu partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyatakan sebagai oposisi pemerintah. Berkaca dari proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disepakati Pemerintah dan DPR, menurutnya, pemerintah dan DPR dapat […]

Read more
KoDe Inisiatif: Parlemen Harusnya Oposisi, Bukan PKS Saja

Oleh : indonesiainside.id, Jakarta 21 November 2019   Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, menjelaskan bahwa dalam sistem presidensil yang menjadi oposisi adalah parlemen atau DPR. Ini karena salah satu fungsi DPR adalah pengawasan. Maka itu, ia tak setuju jika ada partai oposisi. Menurut dia, partai pendukung pemerintah maupun bukan harus […]

Read more
Daripada Ubah Sistem Pilkada, Pemerintah Diminta Fokus Penegakan Hukumnya

Oleh : Poskotanews, Jakarta 20 November 2019   JAKARTA (PoskotaNews) – Pemerintah diminta lebih fokus pada pembenahan dari pada mengubah sistem pilkada langsung ke pilkada tak langsung. Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi mengatakan alih-alih merubah sistem, pemerintah diharapkan mampu menyempurnakan sistem pilkada langsung. “Akan lebih baik di periode kedua Jokowi lebih pada […]

Read more