mengikuti perkembangan Tim seleksi calon Komisioner Bawaslu RI untuk periode tahun 2017 – 2022 yang sedang berlangsung hari ini, maka KoDe Inisiatif melihat adanya korelasi keterbutuhan untuk mengiis slot calon anggota Bawaslu RI dengan membandingkan perkembangan kewenangan dalam penyelesaian sengketa calon, khusus nya sengketa dalam tahapan. Karea kecendruangan menujukkan dalam beberapa perubahan UU terkait dengan […]
SIARAN PERS KONSTITUSI DAN DEMOKRASI INISIATIF – SINDIKASI PEMILU DEMOKRASI Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu akan segera dibahas, setelah Pansus RUU ini ditetapkan di DPR. Saat ini penggabungan terhadap UU Pilpres, UU Pileg dan UU Penyelenggara Pemilu akan membawa perubahan signifikan terhadap kelembagaan Bawaslu, salah satunya penguatan kewenangan penyelesaian sengketa pemilu. Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa […]
Siaran Pers DUA PULUH DUA PASAL INKONSTITUSIONAL DALAM RUU PENYELENGGARAAN PEMILU Pemerintah telah menyerahkan RUU Penyelenggaraan Pemilu kepada DPR pada 21 Oktober lalu. RUU yang menggabungkan 4 undang-undang sekaligus ini, yaitu UU Pemda, UU Pileg, UU Pilpres dan UU Penyelenggara Pemilu, terdiri dari enam buku dengan 543 Pasal. Atas penyerahan ini, DPR telah membentuk […]
UU tidak mensyaratkan keahlian hukum untuk komisioner baru Bawaslu. Padahal, lembaga itu ditargetkan menangani sengketa pemilu secara mandiri. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa) Jakarta, CNN Indonesia — Kemampuan para komisioner baru Badan Pengawas Pemilu untuk menangani sengketa pemilihan umum tahun 2019 diragukan. Seleksi komisioner yang saat ini digelar disebut tidak menyertakan penguasaan ilmu hukum sebagai syarat […]
Kabar24.com, JAKARTA – Kajian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisatif menunjukkan bahwa 23 pasal di dalam Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) berpotensi melanggar konstitusi jika dibiarkan. Pasalnya pasal-pasal itu bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan 24 putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penghitungan suara. – BISNIS.COM “Kami mendesak pansus [panitia khusus] di DPR agar menyelaraskan […]