Laporan Hasil Penelitian

Evaluasi atas penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2015 UU No 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memrintahkan agar perkara perselisihan hasil pilkada diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Akan tetapi aturan ini memberikan pengecualian agar sebelum terbentuknya peradilan khusus, tetap diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan kewenangan itu, Mahkamah Konstitusi […]

Read more