Desakan Segera, Kodifikasi UU Pemilu

(Foto : merdeka.com) Pemilu serentak pada 2019 akan mengubah sistem kepemiluan secara keseluruhan. Karena itu dibutuhkan kodifikasi Undang-Undang Pemilu agar semua aturan kepemiluan berada dalam satu peraturan yang komprehensif. Bila tidak segera ada perturan yang komprehensif, akan menimbulkan masalah saat pelaksanaan. Demikian dikatakan Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi dalam diskusi […]

Read more
Desak Pemerintah Dan DPR Segera Masukkan Revisi UU Pemilu

(Foto : nasional.kompas.com) Pemilu 2019 akan menjadi momentum sejarah dimana pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan dilakukan secara serentak dengan pemilihan umum legislatif untuk pertama kalinya. Terkait hal tersebut, sejumlah pihak menilai perlu adanya penyatuan naskah atau kodifikasi Undang-Undang Pemilu agar aturan mengenai kepemiluan dapat terbukukan dalam satu peraturan yang lebih kompresif. Direktur Populi […]

Read more
Jika UU Pemilu Tak Direvisi, Kekosongan Kekuasaan Jadi Ancaman 2019

(Foto : nasional.kompas.com) Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi mengatakan, kekosongan kekuasaan bisa saja terjadi jika regulasi pemilu serentak tak segera dirumuskan. Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah memutuskan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif harus dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak tersebut akan dilaksanakan pada 2019 mendatang. Veri menilai, pemilu serentak tersebut akan […]

Read more
Ketakserentakan Menghantui Pilkada

(Foto : smeaker.com) Dua pekan menjelang pemungutan suara pilkada serentak, sejumlah daerah masih mengalami masalah pada pencalonan. Akibatnya, ada kemungkinan pilkada tidak digelar serentak pada 9 Desember mendatang. Salah satu hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada daerah bermasalah ini adalah pencetakan surat suara. Jika masalah pencalonan belum final, KPU sulit menentukan desain surat […]

Read more
Bawaslu Petakan Ribuan TPS Rawan

(Foto : rmolsumsel.com) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi ribuan tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan, tiga pekan menjelang pemungutan suara pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Potensi kerawanan tersebut ditinjau dari aspek akurasi data pemilih, kesiapan logistik, prosedur pemungutan suara, keterlibatan penyelenggara negara, dan politik uang. Anggota Bawaslu Daniel Zuchron menjelaskan, TPS rawan ini terungkap […]

Read more
Pilkada Serentak 2015 Terancam Anggaran

(Foto : news.metrotvnews.com) Pemilihan Kepala Daerah Serentak, 9 Desember 2015, di 269 daerah tinggal beberapa hari lagi. Sekilas terlihat tak ada persoalan menonjol sehingga pelaksanaan pilkada terancam mandek. Kalaupun ada hanya soal teknis pelaksanaan seperti alat peraga kampanye. Ada juga problem substansial yang bisa mencederai pilkada demokratis, tapi pilkada tetap bisa berjalan. Tapi ada masalah […]

Read more
Perlu Sedini Mungkin Selesaikan Sengketa Pilkada

(Foto : kesbangpol.kemendagri.go.id) Penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2015 perlu diupayakan sedini mungkin agar tak melebar dan berimbas negatif bagi daerah yang menggelar pesta demorkasi di daerah. Penyelesaian secara dini itu bisa membuat masyarakat nyaman dan hak-hak peserta tak diabaikan. “Upaya menyelesaikan sudah bisa dilakukan dari tempat pemungutan suara (TPS), sehingga tak semua sengketa atau permasalahan […]

Read more
Anggota KPU Sulut : Bebas Bersyarat tak bisa Ikut Pilkada

(Foto : bawaslusulut.com) Salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh mengatakan, sikap KPU tentang bebas bersyarat bagi calon wali kota Manado, Jimmy Rimba Rogi sudah jelas. “Status bebas bersyarat tidak bisa jadi calon. Kami lakukan monitoring, supervisi dan klarifikasi ke KPU Manado. Surat Edaran KPU RI menjelaskan bahwa calon tidak memenuhi […]

Read more
Politisasi Dana Desa

(Foto : m.tribunnews.com) Oktober ini pemerintah akan mencairkan dana desa tahap akhir sebesar Rp 4,2 triliun. Tentu pencairan ini menjadi kabar baik bagi desa di tengah-tengah kondisi ekonomi yang kurang baik. Namun, momentum pencairan yang berbarengan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) cukup menghawatirkan. Ada kecemasan dana desa justru ditumpangi kepentingan tertentu untuk mengukuhkan kembali kekuasaan […]

Read more
Kampanye Hitam Dijerat SE Ujaran Kebencian

(Foto : republika.co.id) Polri akan menjerat pelaku kampanye hitam (blackcampaign ) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan Surat Edaran (SE) Polri tentang penanganan ujaran kebencian(hate speech ). Kampanye hitam dimaksud adalah yang memuat kebencian dengan menyerang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). ”Menyangkut masalah SARA, kalau dibawa kekampanye akan menimbulkan kekerasan, diskriminasi. Ini bisa dikenai […]

Read more