Pilkada Minus Golkar dan PPP

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi II, merekomendasikan agar KPU menggunakan putusan pengadilan untuk memverifikasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Read more
Memastikan Pembatasan Politik Dinasti

Beberapa syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya terkait pembatasan konflik kepentingan dengan petahana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,

Read more
Pilkada Minus Konflik Parpol

Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi II merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum menggunakan putusan pengadilan untuk memverifikasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Read more
DPR Dilarang Keras Intimidasi Penyelenggara Pemilu

Perdebatan terkait dengan pencalonan kepala daerah ternyata masih belum habis di DPR. Urat pangkal persoalan tentu saja sengketa kepengurusan yang sedang terjadi di dua partai politik yakni Golkar dan PPP. DPR terkesan memaksakan kehendak yang pada intinya

Read more